Daerah

Gubernur Jabar Serahkan DIPA Tahun 2018

BANDUNG – Guburnur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Dana Transfer tahun 2018 kepada kepala daerah dan SKPD lainnya se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/12/2017).

Aher berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian di Jawa Barat.

“Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah,” kata Aher.

Aher menuturkan, DIPA memiliki informasi yang komprehensif mengenai outcome dan output yang menjadi target masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan prioritas pembangunan nasional, indikator kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga, dan besaran alokasinya.

Untuk tahun 2018, dana APBN yang mengalir ke Provinsi/kabupaten/kota Jawa Barat direncanakan sebesar Rp 110,274 triliun lebih, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp 66.52 triliun dan Dana yang melalui Kementerian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp 43.748 triliun.

Adapun rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp 34.413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sesesar Rp 6,086 triliun, DAK Rp 20.620 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 582 miliar dan Dana Desa Rp 4,823 triliun.

Sementara untuk Pagu DIPA rinciannya terdiri dari Alokasi Kantor Pusat/Vertikal sebesar Rp 12,152 triliun, Kantor Daerah sebesar Rp 30,434 triliun, Dekonsentrasi sebesar Rp 411,415 miliar, Tugas Pembantuan Rp 746,190 miliar, dan Urusan Bersama sebesar Rp 4,337 miliar.

Gubernur Aher pun mengatakan bahwa anggaran Transfer ke Daerah melalui DAU, DAK, DBH dan Dana Desa tahun 2018, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, serta menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Selain itu, sebut Aher, sebagaimana arahan Presiden, Dana Desa dapat digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah. Adapun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 mencapai jumlah Rp 66,52 triliun yang disebar ke seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat.

“Hal ini menunjukan komitmen desentralisasi dan keberpihakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita,” katanya.

Secara khusus kepada para Bupati/ Walikota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Aher berpesan supaya sesegera mungkin menyampaikan DIPA APBN dan melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing.

Setelah itu, Aher meminta agar DIPA tersebut menjadi dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD.

Gubernur juga menginstruksikan Bupati/ Walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, supaya dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2018 secara seimbang.

“Tak lupa, tingkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output, dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat,” Katanya.

Tak sampai disitu, Aher juga memberi acuan kepada para penerima DIPA supaya meningkatkan belanja publik sehingga alokasinya bisa lebih besar dari belanja pegawai. Artinya, perlu pengoptimalan penggunaan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah secara lebih produktif.

“Pergunakan DAK Fisik untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, serta dilaksanakan secara benar dan menjauhi tindakan koruptif,” kata Aher.

Aher juga mendorong sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan yang didanai dari belanja APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Desa, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Serta melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor-honor tim/kegiatan, dan rapat-rapat.

“Tingkatkan kualitas APBD serta segerakan pengesahan APBD tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi,” tegas Aher.

Tak ketinggalan, Aher pun mendorong peningkatam kompetensi segenap aparatur daerah agar dapat bekerja secara profesional, baik dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid menuturkan, dengan penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan pada menjelang akhir tahun 2017 ini, Kementerian Keuangan mendorong Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat, agar dapat segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018.

“Hal ini dimaksudkan agar aspek kualitas pemerintahanan, pelayanan umum dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing masing,” ucap Yuniar.

Sebagaimana pengelolaan APBN di tingkat pusat, APBN 2018 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat juga disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen untuk mengatasi pengangguran, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih usai menerima DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2018 untuk Kabupaten Subang sebesar Rp. 2 miliar mengatakan semoga penyerapan anggaran tahun 2018 lebih baik lagi.

“Kedepan semoga penyerapannya lebih baik dan lebih terserap, karena ini merupakan tahap awal yang disepakati,” kata Imas.

Comments
To Top