Daerah

Komentar Bupati Subang Soal Hak Interpelasi Sari Ater

SUBANG – Hak interpelasi DPRD Subang soal Sari Ater yang saat ini terus bergulir mendapat komentar dari Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih. Pemerintah menurut Imas saat ini memang terus melakukan upaya pendataan aset.

Dengan adanya hak interpelasi tersebut, Bupati Imas menegaskan kedepan lahan pemkab yang memang belum terdata dengan baik harus segera diperbaiki, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“Iya, kitamah yang penting sesuai dengan itu (aturan). PAD kita meningkat, pengelolaannya dengan baik, dan tentunya harus dengan prosedur hukum,” kata Imas kepada Mediajabar,com, Selasa (6/2/2018).

Jika memang ada aset milik Pemkab yang bermasalah, Imas menegaskan bahwa aset itu harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu selama ini pihaknya sedang melakukan penertiban.

“Sebenarnya bukan hanya Sari Ater, biasa lagi penertiban-penertiban. Pertama untuk penertiban aset dan kedua untuk meningkatkan PAD, tentunya untuk kesejakteranan masyarakat,” katanya.

Pihak pemkab sendiri menurut Imas, sudah melakukan pembiacaraan kearah sana. “Sari Ater potensi sekali, ayo kita bicara, mungkin penyesuaian perjanjian harus ada yang diperbaiki. Kita tegaskan saat ini kita memang lagi melakukan penertiban aset, karena salah satu penyebab desclaimer adalah masalah aset,” katanya.

Sebelumnya, politisi senior Muhamad Nurwibowo menyatakan dukungannya kepada DPRD Kabupaten Subang yang akan melakukan hak interpelasi soal Sari Ater.

Hak interpelasi akan dilakukan dewan karena adanya dugaan adendum bermasalah sehingga membuat laham milik Pemkab Subang yang berada di kawasan obyek wisata itu hilang.

“Jadi kalau memang dewan mau menggunakan hak inteperlasi maupun hak angket, itu bangus, jadi biar ada transparansi,” kata Muhamad Nurwibowo.

Ketua DPRD Kabupaten Subang Beni Rudiono sebelumnya memastikan hak interpelasi dewan terhadap Sari Ater jalan terus. Publik menurut Beni harus mengetahui secara jelas terkait aset pemkab yang diduga hilang.

“Saya pikir, hak interpelasikan ini hak DPRD, dan kita pastikan jalan terus. Publik harus paham,” kata Beni Rudiono.

Comments
To Top