Daerah

Pakar Hukum Sebut Imas Aryumningsih Sedang Dizalimi

SUBANG – Setelah mengikuti perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih, pakar hukum pidana Hasbullah SH,. MH. menyebut bahwa Imas telah dizalimi.

Menurut Hasbullah ada beberapa pihak yang telah mengakali hukum untuk menyerang Imas. Salah satunya dengan membuat opini dan argumen ngamur, sehingga membuat situasi politik di Subang semakin panas.

“Saya sudah lama mengikuti kasus ini, sampai SP3 keluar, dan dilakukan praperadilan. Lalu muncul beberapa argumen ngawur, padahal  itu tidak benar. Intinya jangan mengakali hukum untuk menzalimi ibu Imas,” kata Hasbullah dalam konferensi pers di Fave Hotel, Jumat (9/2/2018).

Ahli hukum pidana yang juga dosen fakultas hukum Universitas Pancasila Jakarta itu mengatakan, dengan keluarnya putusan praperadilan SP3 dugaan ijazah palsu Imas ini ada yang perlu digaris bawahi.

“ini yang paling penting, jika kita melihat putusan praperadilan di PN Bandung, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa prosedural pemanggilan saksi itu lokasinya yang tidak tepat,” katanya.

Kemudian tidak masuk tanggal, namun dalam pertimbangannya tidak sama sekali menyatakan bahwa ada dugaan pidana yang dilakukan oleh Imas.

“Sehingga apa? karena kita negara hukum, kita jalankan putusan pengadilan namun harus dipersepsi secara benar, secara hukum, apa itu? diperbaharui pemeriksaan saksinya, kemudian diperbaharui tanggal-tanggal didalam SP3-nya,” kata Hasbullah.

Hasbullah menekankan, bahwa perkara ini bukan merupakan suatu peristiwa hukum pidana, sehingga  polisi bisa mengeluarkan SP3 dengan mengkoreksi prosedural yang tadi telah dilakukan.

“Ketika itu sudah dikoreksi, maka sudah selesai. Jadi praperadilan tidak ada hubungannya yang menyatakan bahwa  bu Imas melakukan pemalsuan ijazah. Itu salah,” katanya.

Hasbullah sangat menyangkan ada isu yang berkembang bahwa dengan dibatalkannya SP3 ini dapat menghambat pencalonan Imas sebagai calon bupati di Pilkada Subang 2018.

“Tidak benar itu, sama sekali tidak ada, kalaupun, tapi saya tidak mau berandai-andai putusan praperadilan tidak sama sekali menyatakan ibu Imas memalsukan ijazah, sehingga apa? tidak ada hubungannya dengan pencalon ibu imas di Pilkada, itu secara hukum. Tadi saya sampaikan baca hukum itu jangan hanya amarnya saja, tapi juga pertimbangannya, koreksi prosedural, bukan mengkoreksi subransi, itu konteksnya,” katanya.

Hasbullah menambahkan, bahwa dalam pasal 100 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa tidak boleh menyakan orang bersalah atau tidak bersalah sebelum putusan pengadilan.

“Bahkan dalam aturan PKPU dijelaskan kalau ada aduan ijazah itu tidak benar, ya proses diperadilan, tunggu sampai dengan keputusan pengadilan, jadi KPU tidak salah sama sekali karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah bu Imas palsu,’ katanya.

Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih

Terpisah, Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih menyatakan tetap berkeyakinan ijazah miliknya tidak bermasalah. “Hasil dari lab bahwa ijazah itu sudah benar, tidak ada masalah,” kata Imas

Imas menyebut, selama proses penyidikan di Polda Jabar, tidak ada satupun saksi yang mengatakan dirinya tidak sekolah seperti yang dituduhkan.

Bahkan orang nomor satu di Subang itu mengaku tidak habis pikir dengan pihak-pihak tertentu yang terus berupaya menyerang dirinya. Imas juga menyatakan tidak akan melakukan serangan balik. “Saya berserah diri aja, biar Tuhan yang membalas,” tegasnya.

Ketua KPU Kabupaten Subang Maman Suparman mengatakan dengan dibatalkannya SP3 kasus dugaan ijazah palsu Imas Aryumningsih tidak berpengaruh dalam pencalonannya di Pilkada. “KPU tetap melanjutkan tahapan sesuai jadwal,” katanya.

Seperti diketahui, sidang praperadilan SP3 kasus dugaan ijzah palsu yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung pada Selasa (06/02/2018) memutuskan bahwa SP3 yang dikeluarkan Polda Jabar tidak sah.

Dalam sidang tersebut pihak pemohon diwakili tim kuasa hukumnya, Endang Supriadi dan M Irwan Yustiarta, serta termohon diwakili tim kuasa hukumnya, AKBP Susi Bina Kurniati dan Atang Hermana, tampak hadir di persidangan.

Sidang dipimpin hakim tunggal Jonlar Purba ini, dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan memutuskan, permohonan praperadilan yang diajukan pemohon atas perkara penghentian penyidikan atau SP3 kasus ijazah Bupati Subang Imas Aryumningsih yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Jabar, dikabulkan secara keseluruhan.

“Mengadili, memutuskan, mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon dan menghukum termohon untuk membayar denda; mengadili, memutuskan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dikeluarkan termohon, Ditreskrimum Polda Jabar, tidak sah dan batal demi hukum,” kata Hakim Jonlar Purba.

Comments
To Top