Daerah

Warga Pribumi Kabupaten Cirebon Terancam Digusur Paksa

CIREBON – Ratusan masyarakat desa Citemu Kecamatan Mundu kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengantungkan hidupnya sebagai petani tambak ikan bandeng dan udang paname terancam kehilangan mata pencahariannya.

Tempat mereka mencari nafkah dalam waktu dekat ini akan segera digusur oleh pihak swasta atas nama Djarum yang menyatakan sudah membeli seluruh tanah yang sekarang ditempati masyarakat desa Citemu sejak puluhan tahun itu.

Pihak Djarum diketahui telah memiliki beberapa sertifikat atas kepemilikan tanah di pesisir desa Citemu itu, padahal tanah seluas 18 hektar yang sudah ditempti masyarakat puluhan tahun itu merupakan tanah milik negara.

“Kita juga aneh, warga disini sudah puluhan tahun menggarap. Tapi tiba-tiba muncul sertifikat. Dan sempat ada kabar orang BPN akan kesini buat ngukur, dan kita mau digusur,”  kata seorang petani tambak Jahwidi kepada Mediajabar.com, Jumat (20/10/2017).

Jahwidi menjelaskan tanah yang ditempatinya bersama masyarakat lain itu sudah digunakan sebagau tambak sejak tahun 1919. Kebetulan seluruh masyarakat yang menggarap lahan tersebut merupakan keluarga. Puluhan tahun menggarap, sampai pada tahun 1980 ada program negara untuk membangun pelabuhan.

“Ini kakek saya sebagai pejuang, sudah disini dan menggarap lahan disini. Hingga muncul prgram pelabuhan, kami yang menggarap disini nurut, dan mulai bersiap-siap pindah. Tempat ini sempat ditelantarkan, hingga akhirnya kami garap kembali pada tahun 1990 karena tempat ini dibiarkan menjadi hutan belantara kembali, ini merupakan generasi saya,” katanya.

Setelah puluhan tahun digarap oleh Jahwidi dan masyarakat lainnya, lalu pada tahun 2010 muncul surat dari desa yang mempertanyakan soal kepemilikan tanah. Pihak desa menyebut bahwa tanah yang mereka tempati sudah dimiliki oleh Djarum dengan beberapa sertidikat.

“Nah disitu kita mulai kaget, kok bisa ada sertifikat. Setelah itu, pada tahun ini mereka menanyakan lagi soal kepemilikan tanah itu karena ada surat sertifikat terdaftarnya nama perorangan, jadi yang menggarap disini harus minggir,” kata Jahwidi.

Jahwidi dan masyarakat yang merupakan warga pribumi desa Citemu Kecamatan Mundu kabupaten Cirebon merasa legowo jika mereka digusur dengan alasan untuk pembangunan pelabuhan seperti apa yang pernah diceritakan para sesepuh mereka.

Namun, Jahwidi dan masyarakat akan melawan jika penggusuran mereka adalah atas alasan tanah diserobot oleh warga non pribumi yang mengatasnamakan sebagai Djarum. Apalagi sejumlah sertifikat tanah yang mereka garap tersebut atas nama petugas desa Citemu.

“Jadi dasar pembuatan sertifikat itu apa. Kok tanah negara ada sertifikatnya, seharusnyakan yang berhak kita, karena sudah puluhan tahun, dari jaman dulu keturunan kita disini. Itu kalau kita ngotot, tapi kita kembalikan lagi kepada tujuan awal, jika tanah ini akan dijadikan pelabuhan oleh pemerintah kita legowo. Warga mengkuti aturan negara, sampai ketetapannya akan mengkuiti proses apa yang dibuat pemerintah kita, tapi sesuai negera, undang-undang dan keingin rakyatnya,” tegas Jahwidi.

Saat dikonfirmasi, perwakilan Djarum, Beng Siswanto, mengaku, tanah seluas 18 hektare tersebut merupakan milik keluarganya, yang dibeli dari masyarakat.

“Itu tanah milik keluarga saya, dibeli dari tanah masyarakat. Dulunya dibikin perusahaan tambak udang. Kebetulan dulu kakak saya itu kerja di Djarum, sebagai pimpinan Djarum Cabang Cirebon,” kata Beng membalik sambungan telpon.

Dia menyebut, tanah tersebut sudah memiliki sertifikat dan rutin dibayarkan pajaknya.

“Tanah itu memang sempat dikosongkan, tapi kan pajaknya dibayar sama keluarga saya, sama kakak saya. Dan, kalau belum sertifikat, enggak mungkin dibayar dipajaknya,” tegasnya.

Beng menuturkan, semenjak timbulnya perselisihan, pihaknya bersama pemerintah desa dan unsur terkait lainnya, sempat mengadakan pertemuan dengan warga penggarap, untuk dilakukan mediasi.

Dalam pertemuan tersebut, dia menunjukkan sejumlah bukti dokumen kepemilikan atas tanah 18 hektare itu.

“Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan para penggarap, orang-orangnya saya sudah tahu, mereka minta (diperlihatkan) sertifikat, saya tunjukkin bukti bayar PBB, nomor sertifikatnya juga sudah saya kasihin. Sertifikatnya juga cuma satu, enggak duplikat,” jelasnya.

Dia pun menyarankan, agar menanyakan langsung persoalan kronologis tanah tersebut kepada pihak desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Supaya lebih jelas, silakan Bapak tanyakan keabsahan surat itu, keabsahan sertifikat itu, bodong apa bener. Selasa kan mau ada pengukuran oleh BPN. Saya juga mau hadir, desa juga (akan hadir). Nah, nanti silakan Bapak tanyakan, biar jelas. Nanti kami perlihatkan surat-suratnya,” pungkas Beng.

Comments
To Top