Head Line

Pemkab Bandung Barat Dituntut Terbuka

Dirilis oleh Admin pada Kamis, 20 Oct 2011
Telah dibaca 201 kali

Pemkab Bandung Barat dituntut lebih terbuka dalam pembebasan tanah calon ibu kota Kabupaten Bandung Barat (KBB), di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Masalahnya, hingga kini Bagian Umum Setda KBB baru satu kali mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Cilame.

Sementara dalam dua minggu terakhir, sejumlah warga mengaku kedatangan petugas dari Pemkab Bandung Barat yang menanyakan berkas kepemilikan tanah dan rumah. Tindakan petugas yang datang secara door to door itu mengundang pertanyaan berbagai pihak.

"Sebetulnya pegawai Pemkab Bandung Barat itu tidak menunjukkan gelagat hendak menjadi makelar tanah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, mengapa mendatangi langsung ke rumah warga. Itu 'kan menimbulkan prasangka lain," kata Agus ES (42), salah seorang tokoh masyarakat Cilame, Rabu (19/10).

Pihaknya menyarankan supaya Pemkab Bandung Barat secara terbuka menyosialisasikan rencana pembebasan tanah di Cilame, jangan terkesan disembunyikan. Hal itu untuk menghindari timbulnya kecurigaan masyarakat, dan membentengi calo supaya tidak masuk membeli tanah milik warga.

Ditemui secara terpisah, Kepala Desa Cilame, Aas Mohamad Asor mengatakan, lahan di Cilame yang masuk zona pembebasan seluas 50 hektare. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah bangunan rumah yang terkena pembebasan sebanyak 250 unit. Daerah yang terkena pembebasan terletak di Kampung Cijamil, Cinangela, Babakan Bilik, dan Cikupa.

"Sosialisasi pernah satu kali dilaksanakan pada Februari lalu, dan setelah itu tidak ada lagi. Saya berpendapat sosialisasi tidak cukup dilakukan satu kali, tapi harus secara kontinu," kata Aas Mohamad Asor.

Menurutnya, sosialisasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya pemindahan kepemilikan tanah kepada pihak ketiga. Selain itu, memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa rumah dan tanahnya masuk zona pembebasan.

"Alangkah lebih baik jika Pemkab Bandung Barat kembali melakukan sosialisasi. Bukan hanya menyosialisasikan wilayah-wilayah yang terkena pembebasan, tapi juga secara terbuka mengungkapkan harga tanah yang akan dibeli pemerintah," tuturnya.

Perlu konfirmasi

Ketika ditanyakan adanya pegawai Pemkab Bandung Barat yang mendatangi pemilik rumah dan tanah secara sembunyi-sembunyi, Aas Mohamad Asor mengaku sudah mengetahuinya. Namun ia tidak mengetahui alasan pegawai Pemkab Bandung Barat itu mendatangi rumah warga.

"Saya baru mendengar kabar itu, tapi masih perlu dikonfirmasikan lagi. Oleh karena itu, untuk sementara saya belum mendapat memberi penjelasan," imbuhnya.

Akibat tidak adanya kepastian pembebasan tanah, perwakilan warga Kp. Cijamil dan Kp. Cinangela sempat mendatangi rumah Kepala Desa Cilame, Aas Mohamad Asor, bulan Juni lalu. Umumnya warga minta penjelasan kepada kepala desa, apakah pemerintah jadi membeli tanah yang masuk zona pembebasan atau tidak.

Sebelumnya Aep Saefuloh, warga Kp. Cijamil RT 01/RW 14 mengatakan, pemerintah harus segera menindaklanjuti sosialisasi pertama. Harapan itu bukan hanya dari dirinya, tapi lebih dari 15 warga yang masuk zona pembebasan.

"Ketidakjelasan ini menimbulkan kebimbangan warga. Bagaimana tidak bimbang, karena ketika mau menjual kepada orang lain sudah dijanjikan akan dibeli pemerintah. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali. Pada prinsipnya warga lebih rela menjual kepada pemerintah, asal tidak dibeli dengan harga murah," tegas Aep.