Ini Jawaban Atas Kritik Terhadap Pemerintahan SBY Selama Dua Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) periode kedua genap berusia dua tahun pada 20 Oktober
ini. Berbagai kalangan menyoroti kepemimpinan SBY yang dinilai belum
mampu menyelesaikan permasalahan bangsa.
Namun Staf khusus
Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi, Heru Lelono, menilai
pemerintah telah secara serius bekerja menuntaskan persoalan itu. "Kalau
banyak atau sedikit keberhasilan itu kan relatif, tapi pemerintah
serius mendorong perubahan," ujarnya ketika dihubungi Republika, Kamis
(20/10).
Selaku bagian dari masyarakat, Heru menilai salah satu
prestasi yang cukup menonjol yakni keberhasilan pemerintah untuk secara
berkelanjutan menjaga defisit keuangan negara.
Sebagaimana
diketahui, persoalan defisit ini memicu krisis ekonomi di belahan Eropa
dan Amerika. Persoalan itu juga berbuntut kepada kericuhan di sejumlah
tempat seperti Indonesia 1998 silam. "Memang sesuatu tidak ada yang
sempurna. Tapi kalau mau jujur ekonomi kita baik," jelasnya.
Hanya
saja memang perlu ada perbaikan, khususnya dalam menjaga ketahanan
pangan. Seperti yang diamanatkan oleh presiden sebelumnya, upaya
meningkatkan produksi pangan harus terus didorong. Apalagi menghadapi
tantangan perubahana iklim ini.
Di bidang keamanan, pemerintah
telah mampu bekerja dengan baik jika dibandingkan lima atau 10 tahun
silam. Konflik horizontal yang terjadi lebih dikarenakan adanya
pergeseran nilai. Terjadi degradasi di masyarakat akibat penyalahgunaan
makna demokrasi.
Sementara persoalan hukum, fokus pemerintah
yakni pada upaya pemberantasan korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi masa
lalu terungkap karena keseriusan pemerintah saat ini dalam perkara itu.
"Sekarang banyak pejabat ditangkap itu karena kasus-kasus masa lalu.
Jadi kenapa banyak, karena sekarang pemerintah serius," ujarnya.
Sebelumnya,
dalam penyampaian pidato kebijakan Rabu (19/10) kemarin Presiden SBY
juga menegaskan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Menurut SBY,
pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik itu di
pemerintah pusat, daerah ataupun di legislatif. Karena di hadapan hukum
semua sama.
Sementara lembaga penegak hukum dan pemeberantas
korupsi juga diharapkan dapat tetap steril. "Tidak adil bila kerja kita
siang malam untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat, sementara korupsi
masih terjadi. Uang negara dirampok oleh mereka yang tidak
bertanggungjawab," kata SBY.
- Share this:
- Tweet
- Share
- [refer to site map]
