Opini

Hilangkan Diskriminasi Pendidikan di Subang

Dunia pendidikan di Subang diharapkan bisa menghilangkan diskriminasi antara pendidikan dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) dan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan alsan Kemenag atau Madrasah adalah organisasi vertikal padahal tidak semua Madrasah menjadi bagian dari Satker Kemenag karena hanya Madrasah yang berstatus negeri saja yang menjadi bagian dari Kemenag.

Asumsi ini yang sepertinya masih mewarnai cara berfikir Pemerintah Daerah dalam melihat madrasah. Sedangkan 95 persen Madrasah di Kabupaten Subang adalah swasta (yayasan) artinya Pemerintah Daerah tegas dinyatakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah khususnya pasal 13 dan 14 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Ditunjang Permendagri No 39 tahun 2012 dan Surat edarannya no 903/5361/ tentang bantuan APBD kepada madrasah. Begitupun tunjangan Daerah nominal untuk guru madrasah paling kecil/dibedakan.

Padahal kita sama-sama mendidik anak-anak Subang, begitupun jika dilihat dari SDM hampir semua guru-guru kita kualifikasi pendidikannya S1 sedangkan mereka “maaf” kualifikasi pendidikannya masih ada yangg SD. Untuk itu saya harap bupati kedepan menghilangkan diskriminasi semacam ini.

Zia Ulhaq
Penulis adalah Sekjen Forum Tenaga Honorer Madrasah Kabupaten Subang

Comments
To Top