Opini

Membangun Sistem Pengawasan Pilkada 2018 yang Komfrehensif dan Berbasis IT

Kiki M. Iqbal

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 memang belum memasuki tahapan pemilihan, namun beberapa orang bahkan pasangan sudah mendeklarasikan diri sebagai calon Kepala Daerah maupun wakil Kepala Daerah dari calon partai politik maupun dari calon perseorangan (Independent). Terbukti dengan adanya berbagai acara deklarasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dari banyaknya baligo – baligo yang terpampang di sepanjang jalan protokol dan bahkan sudah ada yang tersebar di setiap kecamatan. Dari kondisi riil dinamika pencalonan tersebut tentu kita sebagai bagian dari masyarakat yang baik dan peduli terhadap penyelenggaraan Pilkada 2018, maka tidak ada salahnya untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pilkada 2018 tersebut, salah satunya dengan mengawasi dilingkungan kita sendiri terhadap pelaksanaan tahapan – tahapan pilkada.

Guna menyukseskan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 maka pengawasan partisipatif masyarakat jelas harus berkolaborasi dengan Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) yang sudah berkomitmen akan mengawal pelaksanaan Pilkada dengan mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil. Panwaslu juga harus membangun sistem pengawasan menyeluruh, mengingat dari setiap penyelenggaraan Pemilu/Pilkada selalu saja ditemukan adanya pelanggaran – pelanggaran dan yang menjadi titik rawan pelanggaran dari pemilu/pilkada ke pemilu/pilkada adalah bagian itu-itu juga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke Banwaslu dan DKPP. Pelanggaran administratif pada tahapan pilkada menjadi urutan pertama pelanggaran terbanyak.

Sebagai contoh pada pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI merilis hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta selama putaran pertama dan kedua. Setidaknya terdapat 308 laporan dan temuan terkait dengan pelanggaran Pilkada DKI 2017.

Putaran pertama terbagi 93 laporan dan 107 temuan. 78 yang bukan merupakan pelanggaran setelah dilakukan pengkajian. 112 merupakan pelanggaran administratif dan dua pelanggaran tindak pidana pemilihan. Untuk putaran kedua ada sebanyak 108 temuan dan pelanggaran yang ditangani termasuk tindak pidana yang kasusnya sudah dilimpahkan ke kepolisian. Sebagai rincian putaran kedua yaitu 59 laporan dan 49 temuan. Dari situ ada 69 kasus yang bukan pelanggaran, 25 pelanggaran administratif dan 5 tindak pidana pemilihan. Satu pelanggaran kode etik dan 8 pelanggaran lain terkait aparatur Negara.

Mengamati dari contoh pelaksanaan Pilkada DKI 2017, dalam rangka mengawal proses berjalannya Pilkada serentak 2018 nanti, sejatinya Panwaslu harus mempunyai sistem pengawasan yang konfrehensif serta mengikuti perkembangan Informasi Teknologi ( IT ) dengan memiliki sistem pengawasan yang berbasis Teknologi Informasi. Yaitu dengan membuat aplikasi yang mempermudah, mempercepat dan mempermurah proses pengiriman informasi awal.

Sejatinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mempunyai aplikasi GOWASLU sebagai sistem pengawasan pemilu/pilkada. Aplikasi ini untuk meningkatkan jumlah dan akumulasi laporan dari masyarakat. GOWASLU sudah bisa di unduh di playstore dengan ciri-ciri logo GOWASLU, walaupun aplikasi ini masih dalam tahap penyempurnaan. Terlebih dengan adanya media social seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya diharapkan ada interaksi langsung panwaslu dengan masyarakat atau pelapor, karena ini bisa menjadi solusi atas persoalan pelaporan pelanggaran Pemilu yang pendek. Dengan adanya aplikasi dan Media Sosial ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga dapat menghubungkan antara pelapor dan penerima laporan secara real time serta mempercepat tindak lanjut pelanggaran.

Di dalam UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu presiden dan Wakil Presiden, pasal 190 ayat 3 mengatur bahwa laporan pelanggaran harus disampaikan paling lama tiga hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 261-263 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa jangka penyelesaian tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan selama 14 hari dan penuntutan diberi waktu 5 hari. Sedangkan, dalam proses sidang pengadian hakim diberi waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 6 tahun 2005 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah mengatur bahwa laporan pelanggaran paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran. Lewat dari waktu tersebut maka sudah masuk kategori kadaluarsa.

Maka dari kesimpulan diatas tentang pendeknya masa pelaporan pelanggaran pemilu/pilkada maka peranan Informasi Teknologi menjadi sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang berintegritas tinggi, panwaslu terutama panwas kabupaten seluruh Indonesia harus membangun system pengawasan konfrehensif yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berbasis Informasi Teknologi (IT). Yaitu dengan membuat website khusus pelayanan pelaporan dari masyarakat dan di sertai akun-akun media sosial agar terbangun interaksi langsung antara pelapor dan panitia pengawas pemilu.

Kiki M. Iqbal, S.Sos.I
Penulis adalah Blogger Subang

Comments

Redaksi: Jl. R.A. Kartini No 8A Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285

Tlp: (0260) 4240904 atau SMS/WA: 085 224 950 462 - Email: redaksi[@]mediajabar.com

© MEDIAJABAR.com - 2016. MEDIAJABAR.com tidak bertanggung jawab atas berita dari situs luar

To Top