Opini

Pengawasan Partisipatif Mendorong Terwujudnya Pilkada yang Berintegritas Tinggi

Kiki Muhammad Iqbal

Penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2018 akan dimulai, dimana para kandidat sudah bersiap-siap untuk didaulat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh parpol maupun yang maju dari jalur perseorangan. Tentu saja kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan peduli terhadap penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berintegritas tinggi, maka tidak ada salahnya untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pilkada.

Bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat yaitu melakukan pengawasan dilingkungan kita sendiri terhadap tahapan-tahapan Pilkada yang dilakukan oleh bakal calon atau kandidat Kepala Daerah, penyelenggara Pilkada yang dalam hal ini KPU/KPU provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau oleh Bawaslu/Bawaslu provinsi/Panwaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau juga dilakukan oleh pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sebagainya.

Masyarakat sudah seharusnya terlibat aktif dalam setiap tahapan Pilkada, jika ada laporan dan temuan dilapangan maka harus di tindak lanjuti dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu/ Panwaslu. Saatnya masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek semata dalam tahapan Pilkada, namun juga harus menjadi subjek dalam penyelenggaraan Pilkada.

Undang-undang mengamanatkan Bawaslu/Panwaslu bukanlah lembaga eksekutor yang dapat mengeksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi, namun hanya satu-satunya pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran Pilkada. Dari setiap laporan dan temuan pelanggaran Pilkada, Panwas akan melakukan kajian dan rapat pleno penetapan status laporan. Maka Panwas melakukan penerusan laporan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika terjadi pelaporan pelanggaran administratif Pilkada, maka diteruskan kepada KPU Provinsi/ KPU Kabupaten atau PPK sesuai tingkatannya.

Untuk laporan pelanggaran tindak pidana Pilkada, Panwas meneruskan kepada penyidik Kepolisian Nagara RI. Untuk sengketa penyelenggaraan Pilkada akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengamati bahwa Bawaslu/Panwaslu bukan merupakan eksekutor ditambah dengan SDM dan personil yang terbatas serta kendati struktur pengawas saat ini telah menjangkau hingga ke tempat pemungutan suara, tetap saja belum dapat menjangkau semua titik potensi pelanggaran Pilkada. Dimana cakupannya sangat luas dan melibatkan banyak pihak dan beragam modus. Disinilah diperlukan perak aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka mendorong terwujudnya PIlkada yang berintegritas dan credible. Masyarakat harus bias memantau pelaksanaan Pilkada, ikut mencegah, menyampaikan laporan pelanggaran serta menyampaikan dugaan pelanggaran Pilkada.

Maka dari itu, Bawaslu/Panwaslu harus terus melakukan sosialisasi kepada semua komponen masyarakat untuk membangun pola system pengawasan partisipatif. Menjadi harapan semua pihak bahwa masyarakat sebagai mitra stategis Bawaslu/Panwaslu beserta jajarannya dalam mengawasi jalannya Pilkada. Jika semua pihak sudah terlibat, niscaya Pilkada akan semakin berkualitas.

Kiki Muhammad Iqbal, S.Sos.I
Penulis adalah Anggota Komunitas Blogger Subang

Comments

Redaksi: Jl. R.A. Kartini No 8A Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285

Tlp: (0260) 4240904 atau SMS/WA: 085 224 950 462 - Email: redaksi[@]mediajabar.com

© MEDIAJABAR.com - 2016. MEDIAJABAR.com tidak bertanggung jawab atas berita dari situs luar

To Top