Opini

Saat #SubangBARU Bikin Nggak Bisa Tidur

Belakangan ini saya seringkali membagikan (share) status Facebook dengan tagar #SubangBARU. Beberapa teman mengira Subang Baru adalah jargon politik, sarana politik, pemimpin baru Subang bahkan ada yang menganggapnya sebagai media politik. Baiklah, sebelum membahas keresahan saya lebih jauh mengenai Subang, mari samakan dulu persepsi mengenai apa itu Subang Baru. Supaya kelak, tidak ada ada hanas di antara aku, kamu, dan dia.

Subang Baru, sepanjang yang saya tahu adalah satu kondisi dimana subang telah terkena dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban. Saat Subang perlahan berubah menjadi Subang metropolitan atau megapolitan.

Saya tegaskan bukan pemimpin baru. Melainkan Subang yang terus mengalami perubahan, pembaruan dan perkembangan dalam jangka panjang. Kondisi Subang ketika Pelabuhan Internasional Patimban telah berdiri, ruas tol telah tersambung dengan Cipali, dan ketika para investor asing dan lokal sibuk hilir mudik berburu peluang bisnis dengan memanfaatkan pelabuhan tersebut.

Lantas siapkah Subang saat ini (Subang status quo) menghadapi Subang Baru? Lalu apa yang sudah, sedang dan akan disiapkan oleh rakyat subang, politisi, para aktifis, pemerintah dan elemen masyarakat lainnya?

Saat pertanyaan tersebut dilontarkan, maka kita sedang bicara soal kesiapan rakyat Subang, Pemkab Subang, para pemegang kendali investasi, Subang beserta seluruh isinya. Siapkah? Mari mulai membahas keresahan pribadi ini dari bidang pendidikan.

Katakanlah, jika satu sekolah kejuruan saja dapat meluluskan sekitar 500 siswa ‘siap kerja’ setiap tahunnya, maka berapa lulusan yang dapat langsung bekerja di pelabuhan internasional tersebut? Sepertinya malah kurang dari angka satu persen. Bergulat dengan jutaan ton peti di sebuah pelabuhan berskala INTERNASIONAL sudah kepalang tentu menuntut keahlian khusus dan tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Kalau sudah seperti itu, darimana tenaga kerja di pelabuhan tersebut lebih banyak datang? Jangan-jangan dari tetangga sebelah, dari kota sebelah, pulau sebelah, atau dari negeri tetangga. Ngeri kan saudara-saudara, melihat orang lain kerja di kampung sendiri dan kita cuma jadi penonton. Atau sekadar tim hore. Jadi dari bidang pendidikan sudah siapkah/adakah sekolah kejuruan yang siswanya bisa siap kerja di pelabuhan setelah lulus?

Sekarang, mari menguliti keresahan saya dari sisi ketenagakerjaan yang sudah disenggol sedikit pada beberapa pernyataan di atas. Nasib nelayan Patimban? Apakah mereka harus mencari pekerjaan baru setelah lahan pencarian nafkahnya digaruk investor pelabuhan? Kalau untuk ikut bekerja di pelabuhan, di mana sarana pendidikan dan pelatihan yang layak di Subang demi membekali para nelayan dengan keterampilan baru? Maklum, keterampilan menjahit jaring atau menjaring ikan sepertinya tak terpakai di pelabuhan bertaraf INTERNASIONAL itu kelak. Apakah Subang saat ini sudah berencana mendirikan sarana khusus untuk membina rakyatnya bekerja di pelabuhan, menempatkan hak rakyatnya jauh lebih tinggi dibandingkan hak-hak para investor berdasi? Sepertinya belum sodara-sodara. Belum.

Kemudian, jika bicara dari kecakapan sosial (social skill). Mampukah rakyat Subang beradaptasi dengan cepat ketika Subang Baru telah benar-benar terwujud? Hal ini mengingat sebagian warga Subang malah tidak tahu akan dibangun pelabuhan internasional di kabupaten tercinta ini (Hasil survei dari kampung saya, mayoritas warga dipastikan tidak tahu dan tidak peduli). “Ah saya mah teu paduli nu kitu teh, nu penting mah budak bisa sakola, teu kalaparan”. Kalau warga Subangnya sendiri sudah tidak peduli lantas golongan masyarakat macam apa yang kelak akan hidup di zaman Subang Baru? Boro-boro bicara soal how to communicate and interact atau soal social development kalau masyarakatnya saja tidak peduli. Siapkah menghadapi kondisi baru di Subang? Tentu belum.

Lagi-lagi, ketika Subang Baru terwujud, maka harus dipertanyakan, posisi rakyat Subang ada di mana dan sebagai apa? Jadi tim hore atau malah tersingkir tersisih lalu tergerus oleh jutaan ton peti? Ah, jangankan bicara soal rakyat, posisi pemerintahnya saja masih remang-remang saat ini. Meskipun, Pemkab Subang telah menyatakan dukungannya secara implisit dengan mengamankan pembebasan lahan ratusan hektare demi pelabuhan. Tetap saja harus ditelaah dan ditentukan sejak sekarang, akan berada di mana posisi pemerintah saat Subang Baru terwujud. Apakah sebagai Sang Tuan Tanah atau justru sebagai Kacung Investor? Karena posisi pemerintah menentukan posisi rakyatnya. Ketika pemerintah salah ambil posisi dan menjadi kacung investor, maka celakalah rakyat Subang. Sebaliknya, kala pemerintah mengukuhkan diri sebagai saudagar pemilik tanah, selamatlah seluruh rakyat beserta isinya.

Dari sudut pandang pribadi, saya sendiri masih sangat bingung, resah dan gelisah tentang bagaimana Subang yang sekarang ini mampu menghadapi Subang Baru sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tentang masyarakat macam apa yang tinggal di sini setelah Subang kena upgrade. Maka perlu pendalaman lebih lanjut mengenai kondisi Subang sekarang agar Subang saat ini mampu secara efektif menjadi modal menghadapi Subang Baru. Apakah sebagai tata nilai, sikap tindak, kebijakan, atau apalah. Yang penting konkrit dan jelas. Nggak bikin saya jadi melek tengah malem karna resah memikirkan jawaban atas banyak tanda tanya di tulisan ini.

Begitulah, semoga dengan berbagi keresahan, yang membaca tulisan ini mampu ikut menentukan posisi menghadapi Subang Baru. Yuk mariiii

Siska Amelie F Deil
Penulis adalah Ibu rumah tangga dan content writer. Former teacher at SMKN 1 Subang. Former reporter at Liputan6.com

Comments
To Top