Opini

Wujudkan Pengawasan Pemilu Berbasis Partisipatif

Raskim, S.Ag

Masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Subang membutuhkan pemimpin yang amanah. Untuk mendapatkannya dibutuhkan peran serta masyarakat yang proaktif yang siap mendukung dan memberikan pilihan yang tepat dalam proses demokratisasi, baik pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan legislative (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Partisipasi politik warga negara Indonesia, baik dalam menggunakan hak memilih dan hak dipilih dijamin konstitusi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang. Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat agar pemerintahan dihasilkan lewat cara-cara yang demokratis.

Selain pro aktif masyarakat, hal lain yang terpenting dalam mewujudkannya adalah dibutuhkannya system penyelenggara pemilu yang kredible, profesional dan memiliki integritas, sehingga akan terciptanya hasil pemilu yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemilu dimaksud salah satunya berkaitan dengan system pengawasan yang telah diatur dalam perundang-undangan serta melibatkan semua steakholder yang ada, sehingga pengawasannya dilakukan akan menyeluruh yakni menyiapkan menyiapkan pengawas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga dari awal sampai akhir PUNGUT HITUNG akan terpantau.

Sebagai pemilik suara dalam pemilu, warga juga berhak mengawasi sendiri suaranya yang telah diberikan di TPS. Sosialisasi pengawasan harus senantiasa dilakukan di setiap tempat dan waktu agar warga yang mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat melaksanakan fungsi fungsi pengawasan secara mandiri. Kerjasama pengawasan dan sosialisasi pemilu sangat strategis dalam mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu.

Keterbatasan kewenangan, daya dukung organisasi, dan sumber daya manusia yang ada membuat system pengawasan pemilu tersebut mau tak mau harus bekerjasama denga pelbagai steakholders dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi pemilu. Tentu saja, kontribusi steakholders juga akan memperkuat efek politik dan hukum bagi proses penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

RASKIM, S.Ag
Penulis adalah pegiat pengawas pemilu

Comments
To Top