Politik

KPU Jabar Sosialisasikan Pembentukan PPK dan PPS

BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar Sosialisai Pembentukan PPK dan PPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Restoran Taman Saung Marga Jaya, Bekasi, Kamis (5/10/2017).

Kegiatan sosialiasi yang dipusatkan di Bekasi itu dihadiri oleh Komisioner KPU Jabar Agus Rustandi, Ketua Bawaslu Jabar Hermanus Koto, dan lima Ketua KPUD di lima wilayah yaitu Ketua KPUD Subang, Karawang, Purwakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Komisioner KPU Jabar Agus Rustandi mengatakan, sosialisasi yang di laksanakan di Bekasi ini diikuti oleh KPU di lima wilayah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan diantaranya untuk menginfirmsiskan secara luas tentang informasi pembentukan PPK dan PPS,” kata Agus Rustandi.

Selain itu, sosialisi ini bertujuan unruk meningkatkan pemberitahuan dan kesadaran masyarakat dalam memilih pada Pilkada Serentak 2018, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pemilu.

Pada tahun 2018, pelaksana Pilgub dan Pilbup berbarengan. Oleh karena itu, pembentukan PPK dan PPS harus benar-benar disosialisasikan dengan baik.

“Saat ini KPUD didaerah masing-masing sudah mulai membuka help desk-nya. Itu harus dimaksimalkan. Masyarakat harus tahu bahwa ada tiga tahapan pemilu yang akan dihadapi. Pertama tahapan pilgub, pilbup, dan legislatif. Serta ditutup dengan pilpres,” katanya.

Agus menekankan, sosialisasi pembentukan PPK dan PPS harus benar-bener dilakukan secara terbuka. Semua masyarakat harus tahu, jangan sampai segelintir orang saja.

“Dari pengalaman pilkada sebelumnya sebaran informasi kurang tersebar. Lalu atas masukan itu, maka pada Pilkada sekarang informasi harus terbuka kepada masyarakat jangan hanya segelintir orang  saja. Sosialisasi pembentukan PPK dan PPS harus diketahui semua masyarakat,” katanya

Oleh karena itu, KPUD disterilkan daerah harus menjalin sinergitas dengan pemrintah daerah. Agar informasi itu daftar menyebar kepada seluruh masyarakat.

“Disanalah pentingnya sinergis atara pemerintah dan KPU. Mudah-mudahan pemilu ini menjadi sarana untuk lebih meningkatkan sinergitas,” katanya.

Agus mengingatkan bahwa proses seleksi PPK dan PPS di darah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober sampai 3 November 2017. “Itu, harus dicatat dan disampikan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Jabar Hermanus Koto juga menyampaikan berbagai macam permasalah yang sering terjadi dalam Pilkada. Selain itu, Hermanus juga menjelaskan seputar aturan dan masalah hukum dalam pilkada.

“Harus dipahami bahwa ada beberapa persolan baik maslah aturan dan hukum yang sering menjadi maslah dalam Pilkada. Maka dari itu, soal aturan ini harus benar-benar dipahami, jangan sampai menjadi konflik,” katanya.

Seperti diketahui, pada Pilkada 2018 ada sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menggelar Pilkada Serentak baik pemilihan gubernur, walikota dan bupati.

Comments
To Top