Daerah

Usai Paripurna Hak Interpelasi Sari Ater, Beni Rudiono: Kita Seius dan Tidak Main-main!

SUBANG – Ketua DPRD Kabupaten Subang Beni Rudiono menegaskan bahwa hak interpelasi Sari Ater akan berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dipastikan akan naik menjadi hak angket.

Beni mengatakan sudah mengantongi sejumlah bukti dan data lengkap terkait adanya dugaan pelanggaran kerjasama yang dilakukan PT Sari Ater dengan Pemkab Subang.

“Ini yang harus dicatat, kita serius dan tidak main-main, jadi hak interpelasi telah kita laksanakan. Kita telah ajukan pertanyaan kepada eksekutif untuk mereka jawab,” kata Beni usai memimpin paripurna hak Interpelasi Sari Ater, Kamis (8/2/2018).

Nota pengantar hak interpelasi telah disampaikan dalam paripurna, selanjutnya menurut Beni, tinggal mengikuti mekanisme sesuai aturan. “Dari awal kita serius, tidak main-main,” tegasnya.

Baca juga: Hak Interpelasi Sari Ater Segera Naik Jadi Hak Angket

Anggota Komisi II DPRD Subang Lutfi Abror Alfarabi menambahkan setelah hak interpelasi, pihaknya mengusulkan DPRD melakukan hak angketnya untuk menyelidiki mengenai kerjasama antara PT Sari Ater dan Pemkab yang dilakukan selama 25 tahun, terhitung sejak 1987 hingga 2012.

“Ada ketentuan bahwa keterkaitan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga ketika sudah melaksanakan perjanjian selama 25 tahun perlu diserahkan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu. Inikan tidak,” kata Lutfi.

Lutfi melanjutkan, adapun nanti pemerintah daerah mau mengadakan lelang atau memperpanjang, harus mengacu pada aturan yang ada. Dalam perjanjian kerjasama itu, lahan Pemda Subang seluas 9 hektar. Sementara PT Sari Ater seluas 13 hektar.

“Tahun 2012 itu ada adendum antara pemerintah daerah dengan pihk PT. Sari Ater, kita mempertanyakan itu saja,” katanya.

Baca juga: Adendum Diduga Cacat Hukum, Nurwibowo Dukung Hak Interpelasi Sari Ater

DPRD ingin mengetahui apakah sudah ada keabsahan adendum yang telah dilakukan pada tahun 2012 lalu. Juga mempertanyakan aset Pemda Subang yang jumlahnya diduga menyusut menjadi 6,5 hektar.

“Menurut pihak ketiga itu bahwa aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah itu cuma 6,5 hektar, kita pertanyakan sejauh mana kebenarannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKD H. Syawal mengatakan DPRD siap menjawab persoalan yang terjadi terkait hak interpelasi ini.

“Jangan pikir hak interpelasi ini seperti legislatif nyerang kita, ini tentunya untuk perbaikan kedepannya. Jadi aset kita lebih tertata lagi,” kata Syawal saat ditemui di DPRD Subang usai menggelar rapat terbatas di ruang kerja ketua DPRD.

Syawal mengatakan antara Pemkab dan Sari Ater sudah melakukan kerjasama sejak dulu. “Ada beberapa adendum, dimulai sejak tahun 1987,” katanya.

Comments

Redaksi: KP. Sukarandeg RT 07/04 Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Jawa Barat 41252

Kontak: redaksi[@]mediajabar.com

© MEDIAJABAR.com - PT Indowarta Xpress Media

To Top