Hukum

KPK Panggil Lima Saksi Terkait Kasus Bupati Subang

SUBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Subang non aktif Hj. Imas Aryumningsih.

Kelima saksi yang dipanggil itu diantara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang Asep Sumarna, Kasi Pengawasan Yanto Budiman, Kasi Pelayanan Sutiana, Kepala Bidang Penanaman Modal Wawa Tursatwa, dan sekretaris Suparjan.

“Dijadwalkan pemeriksaan lima saksi untuk tersangka Imas Aryumningsih, Bupati Subang terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip dari Antara, Senin (26/2/2018).

Seperti diketahui, Imas Aryumningsih bersama tiga orang lainnya, yakni Miftahhudin dan Data dari unsur swasta serta Kabid (DPMPTSP) Subang Asep Santika telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dari peristiwa tangkap tangan terkait kasus itu, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 337,3 juta beserta dokumen bukti penyerahan uang,

KPK menduga Imas bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM senilai Rp 1,4 miliar.

Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang.

Pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana.

Diduga komitmen “fee” awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar sedangkan dugaan komitmen “fee” antara Bupati ke perantara adalah Rp1,5 miliar.

KPK pun menduga Imas telah menerima delapan kali transaksi suap terkait pengurusan perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang itu.

Sebagai pihak yang diduga penerima Imas Aryumningsih, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga pihak pemberi Miftahhudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Comments

Redaksi: KP. Sukarandeg RT 07/04 Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Jawa Barat 41252

Kontak: redaksi[@]mediajabar.com

© MEDIAJABAR.com - PT Indowarta Xpress Media

To Top