Hukum

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka

JAKARTA – Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status tersangka itu dilakukan KPK setelah pada Selasa (10/4/2018) melakukan oprasi tangkap tangan (OTT).

Bupati Abubakar diduga telah menerima hadiah atau janji. Selain Abubakar, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto sebagai tersangka.

Ketiganya diduga sebagai penerima hadiah atau janji. KPK juga menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hidayat sebagai tersangka. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkannya sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/4/2018).

Saut mengungkapkan, Abubakar diduga menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya. KPK menduga, Abubakar meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai calon bupati Bandung Barat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2018. “Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei,” kata Saut.

Abubakar menugaskan Weti Lembanawati dan Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati. Sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti diketahui, dalam penangkapan yang dilakukan pada Selasa (10/4/2018) KPK tidak langsung membawa Abubakar karena alasan kemanusiaan. Saat itu Abubakar diketahui sedang sakit dan harus mendapat perawatan terlebih dahulu dari pihak dokter.

Comments
To Top