Opini

Menjerat Perusak Demokrasi dengan UU ITE

Pesta demokrasi di Ibukota, Pilgub DKI Jakarta yang sudah dilalui meninggalkan kenangan buruk bagi demokrasi langsung yang sudah berlangsung sejak satu dekade lebih. Sentimen suku, agama dan ras jadi perbincangan mengerikan selama gelaran tersebut, bukannya beradu gagasan untuk membangun daerah.

Sialnya lagi, cacat di Pilkada Gubernur DKI Jakarta tersebut perlahan tapi pasti berkembang ke pilkada lainnya. Sentimen suku agama dan ras jadi topik untuk meyakinkan pemilih atas siapa yang layak dipilih.

Bersamaan dengannya, fakta itu berkelindan dengan fenomena banjir informasi dengan masifnya penggunaan teknologi informasi lewat media sosial yang jadi sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian, sentimen keagamaan, suku dan ras. Informasi bohong, kampanye hitam hingga kampanye negatif disebar menggunakan sarana media sosial.

Pilkada Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Jabar 2018 hingga Pilpres 2019 meski tahapanya masih jauh, tak luput dari perang siber. Beruntungnya, kontruksi hukum penegakan hukum siber sudah kita miliki dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sedikitnya ada tujuh poin penegakan hukum dalam UU ITE yang bisa diterapkan dalam menghadapi para perusuh di media sosial bertendensi politik. Seperti, larangan menyebar konten ancaman, memeras dan mencemarkan nama baik seseorang, pencemarna nama baik, berita hoax, hate speech atau ujaran kebencian. Semua tindakan meliputi hal tersebut diatas memiliki konsekuensi hukum berupa ancaman pidana penjara hingga denda. Tak tanggung-tanggung, penjara di atas lima tahun bagi si perusuh di media sosial.

Karena kontruksi hukum penegakan tindak pidana siber ini sudah diakomodir, maka sudah sepatutnya penyelenggara pemilu memanfaatkan pasal-pasal penegakan hukum tersebut untuk menyeret si perusuh di media sosial, tanpa terjebak dalam kontruksi tindak pidana pemilu atau tindak pidana biasa/khusus.

Hanya saja, masalah di lapangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana direspon dengan lambat oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum dalam kerangka criminal justice system. Pasalnya, pelaporan terhadap pelaku tindak pidana siber dalam momentum pemilu harus disaring terlebih dulu oleh bawaslu untuk menentukan apakah pelaporan tersebut memuat tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum.

Dampaknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di momen pemilu berjalan dengan lambat. Padahal, jika melihat delik materiil, sebut saja pada delik ujaran kebencian terhadap salah satu pasangan calon yang terlibat pilkada, sebagaimana diatur di Pasal 28 UU ITE, unsur subyek hukum dalam pasal tersebut tidak merujuk pada apakah orang tersebut mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau bukan, melainkan “semua orang”.

Sehingga, saat terjadi pelaporan ujaran kebencian terhadap pasangan calon tertentu yang terlibat pilkada pada Bawaslu, tidak perlu lagi menyaring apakah laporan tersebut harus diklasifikasikan lagi sebagai tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum/khusus. Dengan begitu, Bawaslu bisa langsung melaporkan pelaporan tersebut pada penegak hukum.

Hal itu jadi penting manakala kita menginginkan demokrasi yang berkualitas. Bahwa siapapun yang merusak atau menjatuhkan kualitas demokrasi, harus menanggung resiko dari perbuatannya. Apalagi, jika ujaran kebencian tersebut mencederai fondasi kehidupan negara dan berbangsa republik ini, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, sistem penyaringan pelaporan terhadap bawaslu untuk menentukan laporan tersebut tindak pidana pemilu atau umum/khusus sebelum diserahkan ke penegak hukum, justru berpeluang menciptakan ruang-ruang “lobi” dan “kompromi” antara bawaslu dengan pihak terlapor.

Hukum pidana materiil memiliki tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera. Efek jera ini penting diterapkan pada setiap pelaku kejahatan siber di media sosial sehingga kualitas demokrasi yang kita usung menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang dipilih masyarakat dengan pertimbangan gagasan dan visi memajukan daerah, bukan dengan pertimbangan pengaruh ujaran kebencian atau sentimen SARA.

Widi Cakrawan
Penulis adalah Advokat, alumni GMNI Bandung

Comments
To Top