Politik

Datangi Kantor Panwaslu, Budi Setiadi Pertanyakan Kenapa Kasus Dugaan Money Politic Dihentikan

SUBANG – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Subang Budi Setiadi terlihat mendatangi kantor Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang yang berada di Jl. Sutaatmaja Keluarahan Karanganyar, Subang, Rabu (11/7/2018).

Setelah mengisi daftar hadir Cawabup yang berpasangan dengan Dedi J di Pilkada Subang 2018 itu langsung berbincang dengan salah satu anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Menurut Budi, kedatangannya ke Kantor Panwaslu Subang itu untuk mempertanyakan putusan Panwaslu Subang yang menganulir penanganan laporan kasus dugaan money politic (politik uang) pada Pilkada 2018.

“Iya, kedatangan kami kesini untuk mempertanyakan atas tidak dilanjutinya kasus dugaan money politic dengan alasan kadaluwarsa, tentunya kami butuh kejelasan dari Panwaslu,” kata Budi.

Cawabup yang diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada itu mengatakan bahwa Panwaslu telah mengabaikan perundang-undagna yang ada. “Padahal Panwaslu dalam Undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah kadaluarsa,” katanya.

Budi juga menjelasakan, laporan money politic yang dilaporkan sehari setelah kejadian dan ramai diperbincangkan di media sosial.

“Iya, pada tanggal 3 kami dapat laporan ada money politic, kemdian kami lapor tanggal 4. dan itu sudah menyebar di medsos. Saya kira mereka tahu,” katanya.

Selain itu, alasan Panwaslu menghentikan dugaan money politic selanjutnya adalah karena kurangnya alat bukti. Padahal seharusnya menurut Budi, Panwaslu yang harus mencari barang bukti tambahan.

“Seharusnya Gakkumdu untuk mencari bukti, bukan kami yang harus mencari. Kami yakin unsur perbuatan pidana dalam perkara ini ada, karena ada transaksi pemberian uang. Hal hal yang kekeruangan dan tidak cukup bukti seharusnya mereka yang mencari. bukan seperti kasus perdata,” katanya.

Ada dua laporan yang telah dilaporkan oleh paslon nomor 3 itu, pertama dugaan money politic yang kasusnya disetop dan selanjutnya dugaan pelanggaran yang terjadi diribuan TPS saat pencoblosan yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh Gakkumdu.

“Kami menyampaiakan keberatan, dan kami minta 1×24 jam Panwalu untuk mencabut dan mebatalkan kepuutusan untuk tidak meninndaklanjuti kasus dugaan money politic itu,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Subang Raskim saat ditanya mengenai penghentian kasus dugaan money politic yang dilaporkan oleh paslon nomor 3 ini belum bisa memberikan keterangan apapun.

Comments
To Top