SUBANG – Golkar Kabupaten Subang mengapresiasi quick respon Pemkab Subang dalam menanggulangi pandemi corona (Covid-19).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, Elita Budiarti dalam rapat penanganan virus corona di Pendopo Bupati Subang, Senin (30/3/2020).
“Intinya Golkar mengapresiasi quick respon bupati dan wabup dalam penanggulangan Covid-19 di Subang,” kata Elita.
Menurutnya, saat ini Pemkab Subang anggaran tahap I sebesar Rp 2,5 miliar untuk memerangi virus corona. “Tahap awal sudah dikucurkan, kemudian nanti Rp 10 miliar tahap II,” katanya.
Elita yang juga Wakil Ketua I DPRD Subang itu mengatakan, DPRD Subang setuju untuk melakukan perubahan anggaran, khusus untuk pengadaan sapras penanggulangan Covid-19, seperti APD, hand sanitizer, gloves, N95, dan lain-lain.
“Anggaran lainnya menysul sekitar kurang lebih Rp 100 Mlmiliar yang akan direlokasi dari semua kegiatan, dan dialihkan untuk penanggulangan dampak dari Covid-19 karena akan muncul masyarakat rentan miskin diluar yang sudah terdata,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Elita mengkritisi lambannya pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Subang selalu pengguna anggaran yang lamban menggunakan anggaran tersebut.
“Permasalahan yang utama ada dana sudah dilakukan oleh bupati, tapi dinkes selaku pengguna anggaran belum dibelanjakan. Begitu lamban dalam proses kontraktual, sehingga timbul keresahan diantara tenaga kesehatan Subang, sebagai garda terdepan. Mereka harus dilindungi dengan alat pelindung diri (APD) yang lengkap. Satu saja tenaga kesehatan sakit, ratusan pasien yang akan terlantar,” jelasnya.
Menurutnya penyedian saranaprasarana dalam rangka penanggulangan Covid-19 ini harus segera dan Dinas Kesehatan dalam bekerja harus cepat tepat jangan ada main-main.
“Dan saya usulkan juga supaya ada insentif tambahan buat semua tenaga kesehatan. Saya berharap semua jajaran pemerintahan daerah juga Forkopimda fokus kepada penanggulangan Covid-19 ini dengan mensoaialisasikan yang tepat kepada masyarakat yaitu dengan cara ‘memutus rantai penularan’ dengan cara physical distancing dan menjaga personal hygiene yaitu cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir bukan degan desinfektan.
“Kami juga sepakat dengan bupati dan jajarannya agar gugus tugas juga dibentuk di tiap kecamatan, juga desa,” katanya.
Lanjut Elita, siapapun orangnya atau lembaganya yang coba-coba main-main dengan menyelewengkan dana bencana penanggulangan pandemi Covid-19 ini hukumannya dua kali lipat.
“Menurut KPK akan di hukum mati dan kedua masuk neraka, karena membahayakan masyarakat,” pungkasnya.
