Politik

Tanggapi Keputusan Panwaslu Subang, Dedi J Sebut Istilah “Juridisch Gebrek”

SUBANG – Putusan Panwaslu Subang yang menganulir penanganan laporan kasus dugaan money politic (politik uang) pada Pilkada 2018 dengan alasan kadaluwarsa, mendapat komentar Calon Bupati Subang Dedi J.

Menurut Dedi J, berdasarkan peraturan bersama Kapolri, Kejagung dan Bawaslu tahun 2017, laporan yang ditangani Panwaslu terutama menyangkut kasus pidana harus segera dilimpahkan kepada penyidik.

Tak hanya itu, kajian yang dilakukan oleh Panwaslu saat menangani laporan tersebut, harus melibatkan saksi ahli untuk diminta pendapatnya.

“Ini kan saksi ahli saja enggak ada, enggak dilibatkan. Kemudian pelapor pun sudah menyerahkan bukti-bukti yang sudah memenuhi unsur, sehingga harusnya segera dilimpahkan kepada penyidik sesuai ketentuan dalam peraturan bersama Kapolri, Kejagung dan Bawaslu yang menjadi patokan panwaslu. Kalau panwaslu enggak paham, tanya ke Gakkumdu,” kata Dedi J, Rabu (11/7/2018).

Dedi J menilai, banyak kejanggalan dalam putusan Panwaslu menganulir kasus dugaan politik uang ini, dan menurutnya putusan tersebut masuk dalam kategori juridisch gebrek atau cacat hukum.

“Politik uang ini kan termasuk kasus pidana, bukan perdata. Sehingga, bukan kewajiban pelapor yang harus mencari bukti-bukti, melainkan panwaslu bersama Gakkumdu sesuai ketentuan UU Nomor 1/2015. Karena itu, putusan panwaslu ini jelas cacat hukum, juridisch gebrek,” tegasnya.

Selanjutnya, Dedi J menyampaikan terimakasih kepada seluruh warga Subang yang sudah berani bersaksi mengenai adanya pelanggaran pilkada seperti politik uang dan sebagainya, dan berharap mereka diberikan keberkahan serta amal baiknya dibalas Allah SWT lebih baik lagi.

“Saya ingin benar-benar menerapkan keadilan dalam pelaksanaan pilkada ini, jangan sampai ada tindakan yang tidak fair, curang atau melanggar dalam pelaksanaannya,” katanya.

Sebelumnya, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Subang Budi Setiadi terlihat mendatangi kantor Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang yang berada di Jl. Sutaatmaja Keluarahan Karanganyar, Subang.

Menurut Budi, kedatangannya ke Kantor Panwaslu Subang itu untuk mempertanyakan putusan Panwaslu Subang yang menganulir penanganan laporan kasus dugaan money politic (politik uang) pada Pilkada 2018.

“Iya, kedatangan kami kesini untuk mempertanyakan atas tidak dilanjutinya kasus dugaan money politic dengan alasan kadaluwarsa, tentunya kami butuh kejelasan dari Panwaslu,” kata Budi.

Terkait ini, belum ada tanggapan resmi dari Panwaslu Subang. Ketua Panwaslu Raskim saat dihubungi, tidak memberikan komentar apapun.

Comments
To Top